Sabtu, 09 November 2013 - 23:22:41 WIB
BDF dan Diplomasi Lunak
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 219 kali

                           Harian Bisnis Indonesia, 9-11-2013

BDF dan Diplomasi Lunak

Oleh : Ahmad Syaifuddin Zuhri

Indonesia kembali menggelar "Bali Democracy Forum" (BDF), forum kerja sama tahunan negara-negara demokrasi di Asia. BDF VI tahun 2013 diselenggarakan pada 7-8 November 2013, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali. BDF kali ini mengusung tema “Consolidating Democracy in Pluralistic Society”.  

Bali Democracy Forum (BDF) diprakarsai oleh Indonesia pada tahun 2008 adalah forum kerja sama tahunan negara-negara demokrasi di Asia yang diadakan setiap akhir tahun di Bali, Indonesia. Forum ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas demokrasi dan institusi demokrasi melalui diskusi antar-negara.

Selain itu, bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong kerjasama regional dan internasional di bidang perdamaian dan demokrasi melalui dialog-berdasarkan berbagi pengalaman dan praktik terbaik yang mematuhi prinsip kesetaraan, saling menghormati dan pengertian, dengan negara-negara peserta untuk berbagi pengalaman.

Terdapat 20 negara yang menjadi peserta dalam forum ini yang mana tiap negara diwakili oleh masing-masing Menteri Luar Negeri. BDF I (2008) dihadiri oleh hanya empat Kepala Negara/Pemerintahan dari 32 negara dan 8 peninjau. BDF II (2009) dihadiri 35 negara dan 13 peninjau. BDF III (2010) dihadiri 44 negara partisipan dan 27 peninjau. Sedangkan BDF IV (2011) dihadiri 7 Kepala Negara/Pemerintahan dari 40 negara partisipan dan 45 peninjau.

Awalnya, hanya 20 negara yang ikut serta. Namun tahun lalu (BDF V), jumlahnya meningkat menjadi 73 negara, termasuk di antaranya 10 kepala negara dan 27 menteri, serta 1.200 peserta lainnya.

BDF I tahun 2008 agenda utamanya adalah konsolidasi nilai-nilai demokrasi yang ada di kawasan. Kemudian pelaksanaan BDF II dan III bertema mendorong konsolidasi sehingga nilai-nilai demokrasi bisa menciptakan kondisi keamanan dan stabilitas, BDF IV hal yang dibahas adalah mengenai perkembangan nilai demokrasi yang semakin solid baik di level nasional maupun regional. Sedang BDF V mendorong pengaruh forum di level global dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi.

Bali Democracy Forum  bertujuan membangun serta mempertahankan sebuah forum antara negara-negara Asia untuk mempromosikan pembangunan politik melalui dialog dan kerjasama dalam memperkuat kepatuhan terhadap nilai-nilai dan pengembangan lembaga-lembaga demokratis. Bali Democracy Forum  juga memprakarsai dan memfasilitasi untuk belajar dan berbagi pengalaman sebagai strategi menuju konsolidasi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia dan sekitarnya.

Tujuan tersebut dibangun sebagai dasar untuk saling mendukung dan kerjasama dalam konteks membangun demokrasi dan lembaga-lembaga politik.

Peserta Bali Democracy Forum adalah negara-negara yang menganut paham demokrasi atau bercita-cita menjadi lebih demokratis di kawasan Asia-Pasifik. Bali Democracy Forum juga dihadiri oleh negara-negara pengamat dari wilayah Afrika, Eropa dan Amerika.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut Indonesia beserta Negara-negara yang terlibat membangun sebuah lembaga yang bernama Institute for Peace and Democracy (IPD) di Bali. Bertugas dalam bentuk program peningkatan kapasitas, workshop ataupun dialog oleh Institute for Peace and Democracy (IPD) selaku implementing agency BDF. IPD yang juga diresmikan pendiriannya pada tahun 2008 kini telah memiliki infrastruktur berupa gedung yang sangat memadai untuk melakukan berbagai riset di kompleks Universitas Udayana, Bali.

Sejak beberapa tahun terakhir, IPD telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain dengan mendatangkan peserta dari Myanmar, Mesir, Tunisia dan Fiji ke Indonesia dan atau melaksanakan kegiatan di negara-negara tersebut.

BDF VI dibuka langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan dihadiri oleh Sultan Brunei Darussalam, Perdana Menteri Timor Leste, 27 Menteri dari berbagai negara dan 29 Duta Besar negara sahabat di Indonesia. Forum itu rencananya akan dimoderatori oleh mantan menlu Hassan Wirayuda dan Direktur Habibie Research Center, Dewi Fortuna Anwar.

Pandangan Indonesia

Dalam pandangan Indonesia, demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum yang sukses. Demokrasi harus dikonsolidasikan dan berakar dalam setiap aspek kehidupan nasional Indonesia.

Demokrasi, sebagaimana diabadikan dalam sistem nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa, perlu diproyeksikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh karena itu promosi demokrasi merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya di wilayah Asia.

Indonesia menekankan pentingnya tentang bagaimana demokrasi harus dibangun di wilayah ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama yaitu:  Demokrasi tidak bisa dipaksakan dari luar. Setiap perkembangan politik harus menjadi dasar pengalaman. Ini adalah sesuatu yang harus dibangun atas dasar pengalaman sejarah bangsa sendiri dan kondisi budaya. Sangat penting bagi masyarakat dunia bangsa, terlepas afiliasi ideologi dan aliran politik, untuk belajar dari satu sama lain dalam menyempurnakan metode pemerintahan sehingga mereka dapat lebih melayani tujuan yang lebih besar kemakmuran dan perdamaian. Proses saling belajar dan berbagi pengalaman adalah sebagai faktor pemersatu.

Sebagai Negara dengan predikat Negara demokrasi terbesar kedua di dunia, sangat penting bagi Indonesia untuk menyebarkan pemahaman akan pentingnya demokrasi yang berbasis masyarakat yang majemuk. Inilah yang menjadi pendorong mengapa Indonesia sangat berkepentingan menghelat acara ini.

Indonesia juga menyadari sebagai Negara yang berbasis demokrasi, konsolidasi demokrasi terus dilakukan demi terciptanya masyarakat yang damai tidak hanya didalam negeri tapi juga tatanan masyarakat di dunia, apalagi jika kita melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan Timur Tengah dengan konflik yang tidak berkesudahan.

Hal itulah yang mendasari tahun ini BDF mengangkat tema Mengkonsolidasikan Demokrasi di Masyarakat yang Berbasis Kemajemukan yang akan mengundang Negara-negara di kawasan Timur Tengah yang pernah mengalami fenomena Arab Spring untuk bisa berbagi dalam permasalahan dan mencari pemecahannya bersama.

Diplomasi Lunak

Terlepas dari kondisi dalam negeri tentang banyak hal yang masih perlu dibenahi dalam hal penegakan demokrasi. Apa yang dilakukan Indonesia dalam pelaksanaan BDF adalah upaya Soft Diplomacy atau Diplomasi Lunak. Konsep tersebut dikenalkan oleh Joseph Ney (1990) dari Harvard University. Soft power yaitu kemampuan menarik dan mengkooptasi atau tidak menggunakan kekerasan atau tindakan koersif dalam menghadapi negara lain, Soft power menjadi alat utama diplomasi masa kini yang disebut soft diplomacy dengan pendekatan ekonomi, politik maupun budaya.

Kecenderungan pelaksanaan soft diplomacy dengan menggunakan aplikasi soft power dianggap efektif dan efisien sehingga mudah untuk dilakukan tanpa harus menelan korban dan menghabiskan biaya besar, walaupun pendekatan soft power biasanya memakan waktu yang lama.

Pengenalan nilai-nilai demokrasi Indonesia ke Negara-negara di kawasan menjadi sangat penting untuk menumbuhkan bahwa Indonesia juga bisa berperan dalam menciptakan tata dunia yang lebih demokratis dan damai.

Bahwa belajar Demokrasi tidak hanya bisa berkiblat ke Barat yang selama ini mendengungkan Demokrasi tapi dalam sisi lain tindakannya banyak berkebalikan dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Ini juga menjadikan tantangan moral Indonesia di dalam negeri untuk selalu meningkatkan nilai demokrasi yang berjalan dan bertujuan meningkatkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Ahmad Syaifuddin Zuhri

Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Hubungan Internasional Universitas Nanchang, China dan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) China

Sumber: http://epaper.bisnis.com/index.php/?IdCateg=20131109152

 

 

 



Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)